Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2022

Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2022. 

Melanjutkan proses pengadaan PPPK Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2021, pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri nomor 20 Tahun 2022 yang mengatur proses tersebut.

Tidak jauh berbeda prosesnya dengan tahun sebelumnya, proses seleksi pengadaan PPPK tahun ini sama secara teknis. Tapi, ada yang menjadi pembeda paling mendasar dengan tahap sebelumnya. Yaitu terkait dengan skala prioritas yang diterima dari seleksi PPPK tahun 2022 ini.

Pasal 5 PERMENPAN RB nomor 20 Tahun 2022 ini menyebutkan bahwa Pelamar prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
a. pelamar prioritas I;
b. pelamar prioritas II; dan
c. pelamar prioritas III.

Pelamar prioritas I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

  1. THK-II yang memenuhi Nilai Ambang Batas pada seleksi PPPK JF Guru Tahun 2021;
  2. Guru non-ASN yang memenuhi Nilai Ambang Batas pada seleksi PPPK JF Guru Tahun 2021;
  3. Lulusan PPG yang memenuhi Nilai Ambang Batas pada seleksi PPPK JF Guru Tahun 2021; dan
  4. Guru Swasta yang memenuhi Nilai Ambang Batas pada seleksi PPPK JF Guru Tahun 2021.

Pada ayat 3 dinyatakan bahwa Pelamar prioritas II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan THK-II.

Lalu, Pelamar prioritas III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah 3 (tiga) tahun.

Selengkapnya baca PERMENPAN RB nomor 20 Tahun 2022 di bawah ini.